TIPSLIFEHACKS

Risiko Korupsi Hakim: Gaya Hidup Sederhana Tak Jadi Jaminan, Pendapat Pakar UGM

Kompas.com Nasional

Mengungkap Potensi Korupsi Hakim di Balik Kesederhanaan Kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya hakim, selalu menjadi sorotan publik. Seringkali, stereotip yang berkembang adalah hakim korup harusnya hidup mewah dan menampilkan gaya hidup hedonis. Namun, pandangan ini ternyata tidak sepenuhnya benar. Menurut Zaenur, seorang pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM), seorang hakim bisa saja menerima suap tanpa harus menunjukkan gaya hidup mewah. Kekayaan Tersembunyi: Strategi Penyembunyian yang Efektif Zaenur menjelaskan bahwa hakim dan aparatur peradilan lainnya cenderung menyembunyikan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Mereka tidak memamerkan kekayaan tersebut kepada publik, melainkan menyimpannya di rumah atau diinvestasikan secara diam-diam. Hal ini membuat sulit untuk mendeteksi praktik korupsi hanya dari gaya hidup yang terlihat. "Baik hakim maupun aparatur peradilan lainnya punya kecenderungan untuk menyembunyikan kekayaan. Mereka tidak ingin kekayaan tersebut diketahui publik," ujar Zaenur dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di UGM. Larangan Gaya Hidup Mewah: Bukan Solusi Utama Meskipun larangan gaya hidup mewah bagi hakim dan aparatur peradilan telah diatur dalam undang-undang, Zaenur berpendapat bahwa larangan tersebut bukanlah solusi utama untuk memberantas korupsi. Menurutnya, fokus utama seharusnya adalah pada pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang terdeteksi. "Larangan gaya hidup mewah itu penting, tetapi tidak cukup. Kita perlu pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas. Hakim yang korup bisa saja hidup sederhana, tetapi tetap melakukan tindakan korupsi," tegasnya. Pentingnya Pengawasan Internal dan Eksternal Zaenur menekankan pentingnya pengawasan internal di lingkungan peradilan, seperti pemeriksaan aset dan laporan keuangan secara berkala. Selain itu, pengawasan eksternal dari lembaga independen dan masyarakat sipil juga sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja hakim dan aparatur peradilan. Membangun Integritas Hakim: Fondasi Sistem Peradilan yang Kuat Lebih lanjut, Zaenur menyoroti pentingnya membangun integritas hakim sejak awal. Pendidikan dan pelatihan yang menekankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan profesionalisme harus menjadi prioritas. Selain itu, mekanisme seleksi dan promosi hakim juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mempertimbangkan rekam jejak integritas kandidat. Kesimpulan: Korupsi Hakim Bukan Hanya Soal Gaya Hidup Kasus korupsi hakim merupakan masalah kompleks yang tidak bisa hanya dilihat dari gaya hidup yang mewah atau sederhana. Penyembunyian kekayaan dan strategi lainnya menjadi tantangan tersendiri dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, pembangunan integritas hakim, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja peradilan. Dengan demikian, sistem peradilan yang bersih dan berintegritas dapat terwujud, memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sumber: [Referensi ke sumber berita atau diskusi UGM jika ada]