Kontroversi Sound Horeg Memicu Aturan Baru di Jatim: Emil Dardak Tegaskan Hiburan Harus Terkendali

Surabaya, IDN Times – Kontroversi seputar acara sound horeg di Jawa Timur (Jatim) memicu Pemprov Jatim untuk merumuskan aturan khusus. Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, menyatakan bahwa aturan ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan hiburan tetap sesuai dengan koridor yang berlaku dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sound horeg, sebuah tren hiburan yang menggabungkan musik, lampu, dan atraksi lainnya, belakangan menjadi sorotan karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Beberapa daerah bahkan telah melarang penyelenggaraan sound horeg, sementara yang lain masih memperbolehkannya dengan berbagai pembatasan.
Aturan Khusus untuk Pengendalian Hiburan
Emil Dardak menjelaskan bahwa Pemprov Jatim akan mengeluarkan aturan yang lebih rinci terkait penyelenggaraan sound horeg dan jenis hiburan serupa lainnya. Aturan ini akan mengatur berbagai aspek, mulai dari izin penyelenggaraan, batasan volume suara, jam operasional, hingga standar keamanan.
“Kita ingin memastikan bahwa hiburan ini tetap bisa dinikmati masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar dan ketertiban umum,” ujar Emil Dardak dalam sebuah konferensi pers.
Tujuan Utama: Menyeimbangkan Hiburan dan Ketertiban
Pemprov Jatim menekankan bahwa tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara hak masyarakat untuk menikmati hiburan dan kewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Aturan ini diharapkan dapat mencegah potensi konflik dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan sound horeg yang tidak terkendali.
Respon dari Masyarakat dan Pengusaha Hiburan
Rencana Pemprov Jatim untuk mengeluarkan aturan khusus ini mendapat beragam respon dari masyarakat dan pengusaha hiburan. Beberapa pihak menyambut baik langkah ini, karena dianggap sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang timbul akibat sound horeg. Namun, ada juga yang khawatir bahwa aturan ini terlalu ketat dan dapat menghambat perkembangan industri hiburan.
Pemprov Jatim menjamin bahwa aturan yang akan dikeluarkan akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengusaha hiburan, dan ahli terkait. Proses penyusunan aturan ini akan dilakukan secara transparan dan partisipatif, sehingga diharapkan dapat menghasilkan aturan yang adil dan efektif.
Dampak Potensial terhadap Industri Hiburan
Penerapan aturan ini diprediksi akan berdampak signifikan terhadap industri hiburan di Jatim. Pengusaha hiburan perlu menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam hal investasi, operasional, dan promosi. Namun, Pemprov Jatim berharap bahwa aturan ini justru dapat mendorong industri hiburan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan hiburan yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Kesimpulan
Kontroversi sound horeg telah mendorong Pemprov Jatim untuk mengambil langkah konkret dalam mengatur penyelenggaraan hiburan. Aturan khusus yang akan dikeluarkan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak masyarakat untuk menikmati hiburan dan kewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Dengan aturan yang jelas dan tegas, diharapkan industri hiburan di Jatim dapat berkembang secara positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.