PP 28/2024: Apakah Kebijakan Kesehatan Baru Memadai dalam Koordinasi Antar Kementerian?
PP 28/2024 tentang Kesehatan yang diharapkan menjadi landasan kuat bagi penguatan sistem kesehatan nasional, justru menuai kritik. Banyak pengamat menilai bahwa terdapat kekurangan koordinasi antar kementerian dalam implementasinya. Apakah kebijakan ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia? Mari kita telaah lebih dalam potensi dampak dan tantangan yang dihadapi.
Latar Belakang Penerbitan PP 28/2024
Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan bertujuan untuk memberikan payung hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses kesehatan bagi seluruh masyarakat, dan memperkuat sistem kesehatan nasional secara keseluruhan.
Kritik Terhadap Koordinasi Antar Kementerian
Namun, muncul kekhawatiran bahwa PP ini kurang memperhatikan aspek koordinasi antar kementerian yang terkait dengan kesehatan. Kesehatan bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, lingkungan, pertanian, dan infrastruktur. Kurangnya koordinasi yang efektif antar kementerian dapat menghambat implementasi kebijakan kesehatan secara optimal dan bahkan menimbulkan tumpang tindih atau bahkan konflik.
Potensi Dampak Negatif
Jika koordinasi antar kementerian tidak berjalan dengan baik, beberapa potensi dampak negatif dapat muncul:
- Inefisiensi: Sumber daya yang terbatas dapat terbuang karena program-program kesehatan yang tumpang tindih atau tidak terintegrasi dengan baik.
- Kesenjangan: Akses kesehatan yang tidak merata dapat semakin melebar karena kurangnya koordinasi dalam penyediaan layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil.
- Kualitas Pelayanan: Kualitas pelayanan kesehatan dapat menurun karena kurangnya kolaborasi antar profesional kesehatan dari berbagai disiplin ilmu.
- Tujuan yang Tidak Tercapai: Tujuan utama dari PP 28/2024 untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia mungkin tidak tercapai.
Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan lintas sektor yang kuat. Pemerintah perlu membentuk mekanisme koordinasi yang efektif, melibatkan semua kementerian terkait, dan memastikan adanya komunikasi yang terbuka dan transparan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan partisipasi masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Rekomendasi
Untuk meningkatkan efektivitas PP 28/2024, berikut beberapa rekomendasi:
- Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor: Tim ini bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasikan implementasi PP 28/2024 di seluruh kementerian terkait.
- Penyusunan Rencana Aksi Terpadu: Rencana aksi ini harus mencakup tujuan, target, indikator, dan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan PP 28/2024.
- Pelatihan dan Sosialisasi: Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait PP 28/2024.
- Evaluasi dan Monitoring: Evaluasi dan monitoring secara berkala diperlukan untuk memastikan implementasi PP 28/2024 berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Kesimpulan
PP 28/2024 memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi antar kementerian yang efektif. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa kebijakan kesehatan baru ini benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
