Sengketa PP Kesehatan Belum Usai, APTI Desak Pemerintah Dengarkan Suara Industri Rokok
Jakarta, Indonesia – Perselisihan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan masih terus berlanjut, dan Asosiasi Produsen Tembakau Indonesia (APTI) mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan masukan dari kalangan industri rokok. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
Polemik ini muncul karena adanya kekhawatiran mengenai potensi intervensi asing dalam kebijakan terkait tembakau. APTI menilai bahwa kebijakan yang dihasilkan haruslah mempertimbangkan kepentingan nasional dan didasarkan pada data serta fakta yang akurat, bukan dipengaruhi oleh agenda luar negeri yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.
"Kami memahami bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun, kebijakan yang diambil haruslah seimbang dan tidak justru merugikan industri tembakau nasional, yang merupakan sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi jutaan orang," tegas Sekretaris Jenderal APTI, Johannes Susanto.
Dampak Negatif yang Mungkin Terjadi
APTI menyoroti beberapa potensi dampak negatif yang mungkin timbul jika kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan masukan dari industri. Diantaranya adalah:
- Penurunan Pendapatan Negara: Industri rokok menyumbang kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak. Kebijakan yang terlalu ketat dapat menurunkan produksi dan konsumsi, sehingga mengurangi pendapatan negara.
- Hilangnya Lapangan Kerja: Industri tembakau melibatkan rantai pasok yang luas, mulai dari petani tembakau hingga pekerja pabrik. Kebijakan yang merugikan dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja bagi jutaan orang.
- Munculnya Pasar Gelap: Jika produk tembakau yang legal menjadi sulit diakses, hal ini dapat mendorong konsumen beralih ke pasar gelap, yang tidak terkontrol dan berpotensi membahayakan kesehatan.
Permintaan APTI kepada Pemerintah
APTI menyerukan agar pemerintah:
- Melakukan Dialog yang Konstruktif: Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang konstruktif dengan perwakilan dari industri tembakau untuk membahas isu-isu krusial dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.
- Mempertimbangkan Dampak Ekonomi dan Sosial: Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas, tidak hanya fokus pada aspek kesehatan.
- Memastikan Kebijakan Berbasis Data: Kebijakan harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya Indonesia.
APTI berharap pemerintah dapat menanggapi dengan serius masukan dari industri dan mengambil keputusan yang bijaksana demi kepentingan bangsa dan negara. Sengketa PP kesehatan ini memerlukan solusi yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai keseimbangan antara kesehatan publik dan keberlangsungan ekonomi.
