TIPSLIFEHACKS

Penghematan Besar Menanti! Kemenkeu Potong Honorarium Pengelola Keuangan Rp 300 Miliar Mulai 2026

KONTAN Nasional

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan langkah signifikan dalam upaya efisiensi anggaran nasional. Mulai tahun 2026, Kemenkeu akan melakukan pemangkasan honorarium pengelola keuangan sebesar Rp 300 miliar. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026.

Apa itu Standar Biaya Masukan (SBM)?

SBM merupakan pedoman yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan standar biaya yang wajar dan efisien dalam pengeluaran anggaran negara. Penerapan SBM bertujuan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai optimal dan meminimalkan potensi pemborosan.

Mengapa Pemangkasan Honorarium?

Pemangkasan honorarium ini bukanlah semata-mata mengurangi beban anggaran, tetapi juga mendorong peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kemenkeu berharap, dengan adanya standar biaya yang lebih ketat, pengelola keuangan akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap pengeluaran.

Dampak Pemangkasan Rp 300 Miliar

Potongan sebesar Rp 300 miliar ini akan dialokasikan kembali untuk program-program prioritas nasional yang lebih strategis. Kemenkeu memastikan bahwa pemangkasan ini tidak akan mengganggu kinerja pengelola keuangan, melainkan justru menjadi motivasi untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Reaksi dan Tanggapan

Kebijakan ini menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Beberapa pihak menyambut baik langkah efisiensi ini, sementara yang lain menyatakan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kinerja pengelola keuangan. Kemenkeu menjamin bahwa kebijakan ini telah dikaji secara matang dan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak berdampak negatif.

Langkah Selanjutnya

Kemenkeu akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh pengelola keuangan di seluruh Indonesia terkait penerapan PMK Nomor 32 Tahun 2025 dan SBM. Selain itu, Kemenkeu juga akan terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.

Pemangkasan honorarium pengelola keuangan sebesar Rp 300 miliar ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik dan transparan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan anggaran negara dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat.