TIPSLIFEHACKS

Pabrik di Sumedang Terindikasi Pungli: Calon Karyawan Diminta Bayar Rp 20 Juta, DPRD Angkat Bicara!

Tribun Priangan on MSN.com

Pungutan Liar (Pungli) di Pabrik Sumedang: Calon Karyawan Merogok Kocek Rp 20 Juta?

SUMEDANG, TL-PH - Isu pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja di pabrik-pabrik yang berlokasi di wilayah Cimanggung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kembali mencuat ke publik. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa calon karyawan diminta membayar sebesar Rp 20 juta per orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan di pabrik-pabrik tersebut.

Praktik yang sangat meresahkan ini menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang untuk segera melakukan investigasi dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam praktik pungli tersebut.

Dampak Negatif Pungli Terhadap Calon Karyawan

Pungli dalam rekrutmen tenaga kerja ini tentu memiliki dampak negatif yang signifikan bagi calon karyawan, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Besaran biaya yang diminta cukup besar dan dapat menjadi penghalang bagi banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, praktik ini juga merusak citra Kabupaten Sumedang sebagai daerah yang berinvestasi dan membuka lapangan kerja.

Tanggapan DPRD Sumedang

Ketua Komisi II DPRD Sumedang, H. Agus Sukmawijaya, menyatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. “Kami akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan dari pabrik-pabrik yang diduga terlibat, untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya Pemkab Sumedang untuk memberikan dukungan penuh kepada DPRD dalam proses investigasi ini.

Upaya Pencegahan Pungli di Masa Depan

Selain menindak tegas pelaku pungli, DPRD Sumedang juga mendorong Pemkab untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja di pabrik-pabrik. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

• Meningkatkan transparansi proses rekrutmen
• Melibatkan pihak ketiga yang independen dalam proses seleksi
• Membentuk hotline pengaduan bagi calon karyawan yang mengalami praktik pungli
• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses rekrutmen

Kasus pungli di pabrik Sumedang ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan adil. Dengan demikian, Kabupaten Sumedang dapat terus menjadi daerah yang menarik bagi investor dan memberikan kesempatan kerja yang layak bagi seluruh masyarakat.

Kontributor: Kiki Andriana, TribunJabar.id